Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2023 sesuai dengan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendapat pagu Rp2,99 triliun pada Tahun Anggaran 2023.

Gus Halim ingin jadikan Lombok Utara sebagai Pilot Project SDGs Desa untuk Wilayah NTB

Mendes PDTT terus berupaya melakukan upaya terstruktur dalam mengendalikan potensi inflasi di desa pasca kenaikan harga BBM.

DPRD Pekalongan mengusulkan adanya pembangunan Desa Cerdas di wilayah Pekalongan yang merupakan salah satu program dari Kemendes PDTT.

Pendamping desa merupakan salah satu pilar dari pembangunan desa yang posisinya berada di bawah menteri dan birokrasi

BUM Desa Penyang menjalankan fungsinya dengan menampung dan membeli hasil pertanian milik warga seperti pisang, tebu, terong, nanas dan lainnya

Jaring pemimpin terbaik, Apdesi dan empat organisasi desa deklarasikan desa bersatu. 

Selain membuat masyarakat lebih sadar dengan hukum juga meningkatkan kemampuan swabela masyarakat adat -khususnya di Desa Sinarresmi, atas potensi persoalan hukum yang dapat dialami.

Kemendes PDTT terus memperkuat SDGs Desa di semua Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) dengan membentuk SDGs Desa Center.