Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Multazamudz Dzikri mengungkapkan bahwa Provinsi Jatim kalah dengan empat provinsi lainnya soal ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan atau layanan pendidikan bukanlah rezeki, melainkan bentuk korupsi

Dukungan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi bukti pentingnya RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan menjadi undang-undang.

Mendes Yandri mengusulkan hasil dari Kopdes Merah Putih untuk disisihkan pada penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kemudian dapat dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan maupun perbaikan jalan desa.

Pembukaan blokir anggaran ini terdiri dari Rp33,1 triliun untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih, serta Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lama

Keduanya adalah Ketua Komisi XI DPR Fraksi NasDem Fauzi Amro dan Anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansah.

Penggeledahan dilakukan sejak tanggal 25 April hingga 29 April 2025.