PKB mendukung langkah pemerintah dan DPR untuk segera merampungkan revisi Undang-Undang (RUU) Anti Terorisme.

Pemerintah meminta agar DPR mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Presidential threshold masih dalam pembahasan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di DPR.

sangat memilukan dan memalukan jika penambahan pimpinan MPR tujuannya hanya untuk Mendudukan semua pimpinan dan wakil partai.

Koordinasi dan supervisi itu dapat terjadi sepanjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Jika membutuhkan misalnya pemeriksaan ahli kami akan fasilitasi

KPK dan Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan hadir dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di DPR.

Rapat Panja Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terpaksa harus ditunda. Alasannya, sejumlah anggota Komisi III DPR berhalangan hadir.

Kedutaan Besar Saudi di Wina memperingatkan warganya perihal undang-undang (UU) Austria baru-baru ini yang melarang perempuan mengenkan niqab di depan umum

Pemerintah disarankan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Pimpinan DPR menilai pasal 156a dalam Undang-Undang (UU) KUHP tentang penodaan agama harus dipertahankan dan tidak perlu untuk direvisi.