Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa sektor ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 nanti berpotensi mencapai 146 miliar USD atau sekitar Rp 2.000 triliun.

Menpora Amali telah melakukan Rapat Pimpinan bersama National Paralympic Committee (NPC) Indonesia sebagai persiapan mematangkan Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Para Games XI Juli mendatang. 

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani bertemu dengan PWNU Jawa Timur. Kehadiran Puan disambut dengan hangat oleh Wakil Rais Syuriah KH Agoes Ali Masyhuri serta sejumlah pengurus PWNU Jatim lainnya.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan loyalitas kepada empat PNS yang selama ini mengabdi di Setjen DPR RI hingga memasuki masa purnabakti terhitung mulai 1 Maret 2022.

Wakil Ketua DPR RI bidang Koorkesra Gus Muhaimin menilai cita-cita besar Indonesia mewujudkan kesejahteraan secara merata bisa dilakukan jika mampu mengoptimalkan pembangunan sains dan teknologi ditopang dengan kualitas SDM yang memadai.

Naiknya harga minyak mentah dunia juga memicu kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), tercatat menembus angka US$ 95,45 per barel. Dengan harga ICP yang naik maka akan menciptakan gap yang cukup jauh antara asumsi ICP dalam APBN tahun 2022 yang dipatok sebesar US$ 63 per barel.

Pemerintah lebih baik fokus urus harga kebutuhan pokok yang terus naik. Selain minyak goreng, kedelai dan daging sapi yang telah naik terlebih dahulu, baru-baru ini Pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi. Bahkan LPG non subsidi mengalami kenaikan dua kali, tanggal 25 Desember 2021 dan 28 Februari 2022, hanya berselang dua bulan.

Sepanjang 19 tahun berkiprah, KBPP Polri selalu menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam implementasi berbagai program pembangunan.

Sekaligus bersinergi dengan para pimpinan lembaga tinggi negara untuk menyukseskan pembangunan IKN Nusantara.

Peta jalan yang dimaksud adalah menghadirkan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) yang akan menjadi rujukan atau arahan bagi perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan oleh seluruh penyelenggara negara.