Semesta seolah mendukung dan merestui dimulainya pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI akan berjuang sekuat tenaga untuk meringankan beban masyarakat.

Kewenangan MUI menetapkan kehalalan produk diatur di Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal.

Bamsoet menjelaskan, Titik Nol merupakan referensi koordinat pembangunan kompleks Istana Negara dan pusat pemerintahan di kawasan Inti pusat pemerintahan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Sampai saat ini ada 115 negara menyatakan kehadiran fisik. Jadi tidak ada haybrid, tidak ada zoom. Semua yang hadir itulah perserta dari IPU.

MPR RI tengah menyelesaikan kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang kedudukan hukumnya lebih kuat dibanding undang-undang.

Salah satu langkah mitigasi pertama yang dapat dilakukan adalah pengawasan saat perencanaan anggaran, dengan format reviu.

Jadi ini kan bukan cuma soal label yang berpindah, tapi kewenangan yang berpindah dari MUI ke Kemenag.

Ada proses penting yang sedang berjalan saat ini yaitu penyusunan revisi UU Sisdiknas yang diharapkan menghasilkan regulasi yang mampu meningkatkan daya saing anak bangsa di masa datang.

Mendekati perhelatan IPU kita harus bersiap. Kita tidak mendoakan (Anggota) sakit, tetapi begitu ada yang sakit, rumah sakit juga harus bersiap karena selain Anggota DPR RI juga ada juga tamu dari beberapa negara,”