Gus Halim dalam kesempatan itu juga mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada 2023 sudah tidak lagi minimal 40 persen.

Abdul Halim Iskandar menyatakan ada dua poin krusial dalam UU Desa yang musti direvisi agar sesuai dengan kebutuhan desa saat ini.

UU Desa yang kini sudah berusia 9 tahun memerlukan revisi dan penyesuaian.

Gagasan ini tidak menambah masa jabatan maksimal, hanya mengubah periodisasinya.

Sebanyak 62 kabupaten tertinggal inilah yang harus kita entaskan hingga 2024.

Saya selalu tekankan jika program yang diberikan itu harus bisa dirasakan langsung dampaknya ke masyarakat.

Gus Halim ini juga meyakini dengan pemekaran provinsi, masyarakat Papua akan lebih sejahtera karena bisa memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah.

Kemendes PDTT sudah bisa mengelola E-katalog untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjadi satu harapan yang luar biasa bagi warga masyarakat desa dan bagi BUMDesa.

Peringatan HBT telah dimulai sejak 12 Desember tahun 1950 sebagai awal pemberangkatan 23 KK ke Lampung 2 KK ke Lubuk Linggau