Pemerintah harus hadir dengan melakukan pengawasan secara ketat mulai dari proses produksi, distribusi hingga memastikan stok minyak goreng tersedia dan sampai ke tangan konsumen dengan ketentuan harga yang sudah diatur pemerintah.

Sebagian besarnya merupakan Generasi Z dan Generasi Milenial diharapkan dapat mengoptimalkan peluang digitalisasi di berbagai sektor.

Kita berharap agar penegakan hukum menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk mengungkap apa yang terjadi di balik masalah minyak goreng yang sampai sekarang masih belum bisa selesai.

Fraksi PKS meminta agar Pemerintah menyediakan pelayanan tes antigen 1×24 jam atau tes PCR 3×24 jam bagi yang belum melakukan vaksinasi booster. Fraksi PKS mengusulkan layanan tes tersebut dapat disediakan secara gratis dengan menggunakan CSR BUMN. Hal ini diperlukan agar syarat perjalanan tersebut tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik pada tahun ini.

Sesuai agenda kunker, pertemuan ini untuk membahas program-program yang menjadi bagian penting agenda Komisi X DPR RI, Kemenpora RI, Kemendikbudristek RI, Kemenparekraf/Baparekraf RI dan Perpusatakaan.

Jumlah pemudik tahun ini diprediksi meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya karena ini adalah pertama kali pemerintah memperbolehkan mudik setelah pandemi covid. Dan dari 79,4 juta pemudik tahun ini, sekitar 75 persennya (60,47 juta pemudik) akan menggunakan transportasi darat.

Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menetapkan Dirjen PLN Kemendag berinisial IWW sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng.

Saya mendukung rencana penerapan ganjil genap mudik lebaran itu untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan di jalan tol. Dengan sistem ganjil genap ini justru akan memperlancar arus lalu lintas.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Ibas memanfaatkan bulan suci ramadan untuk terus menebar kebaikan, salah satunya dengan melakukan kegiatan Safari Ramadan dan memberikan sejumlah bantuan di dapilnya (Jatim VII).

Tindakan Israel mendiskriminasikan dan menyerang warga Palestina di Masjid alAqsha, mengkonfirmasi kesimpulan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, telah terjadi system apartheid terhadap warga Palestina oleh Israel.