Sebaliknya, penyelesaian kasus ini harus mengutamakan transformasi bisnis.

Adian semestinya mendukung KPK menuntaskan dugaan korupsi suap oknum KPU Wahyu Setiawan. "Bukan malah merecoki dengan sesuatu yang politis dengan membuat bias perkara hukum dalam bentuk upaya membenturkan KPK dengan LPSK," kata Boyamin

Apalagi, dalam proses hukum pidana, keberadaan Menkumham hanya sebagai penonton.

Harun berdasarkan catatan Ditjen Imigrasi Kemenkumham telah keluar Indonesia menuju Singapura pada Senin (6/1/2020) melalui Bandara Soekarno-Hatta

Kasus penipuan semakin menjalar. Bahkan pelaku ada yang nekat memalsukan website sebuah perusahaan.

KPK mendapat dukungan untuk bekerja secara profesional dan menolak politisasi kasus yang sedang ditangani. Dukungan itu datang dari sejumlah massa yang tergabung dalam Kaukus Masyarakat Anti Politisasi kasus-kasus Hukum di KPK.

PDIP merasa prihatin dengan sejumlah tone pemberitaan terkait kasus dugaan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pimpinan Firli Bahuri disarankan untuk membatalkan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) kasus dugaan korupsi pada SKL BLBI. Sebab, PK tersebut dinilai inkonstitusional.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan bahwa dia kembali mengangkat kasus penahanan akademisi berdarah Australia-Inggris, yang dipenjara di Iran.

Sikap KPK yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1555K/PID.SUS-TPK/2019 dinilai inkonstitusional atau perbuatan melanggar Undang-Undang (UU).