Dari pemberitaan yang saya cermati, memang pembentukan majelis etik itu bernuansa politis sekali

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai figur yang pas dan tepat untuk memimpin partai berlambang pohon beringin itu lima tahun ke depan.

Saat rekap suara hasil Pemilu Legislatif 2019 di Provinsi DKI Jakarta Dapil Jakarta 3, Golkar selaku Pemohon meraih 80.414 suara.

Cara terbaik saat ini adalah Golkar melakukan pergantian posisi ketua umum

Majelis Etik itu instrumen abuse of power yang tidak jelas tugas, fungsi, juga kedudukan lembaganya.

Modal besar bagi PDIP karena tidak pernah melahirkan partai genelogi.

Kalau kita lihat banyak ketua-ketua DPD termasuk Ternate Halmahera dan lain-lain diganti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan ada empat orang tersangka baru terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP. Keempat tersangka baru itu berasal dari unsur birokrat dan swasta.

Airlangga tak begitu moncer dalam menggaet kalangan milenial untuk memilih Golkar