Dengan survei, proses kanalisasi aspirasi berangkat dari bawah, menghimpun peta dukungan rakyat dalam menyikapi momentum politik tertentu.

Jadi aspek ini yang perlu diperbaiki. Pemerintah harus totalitas all out membantu PLN. Jangan mudahnya saja memberikan penugasan tanpa memperhatikan betul kondisi PLN. Agar ujungnya rakyat tidak menerima beban, seperti usulan kenaikan TDL ini.

Pengelolaan data-data milik rakyat tidak boleh main-main. Perlindungan data-data pribadi warga harus dilakukan secara optimal agar tidak terjadi kebocoran.

Kinerja DPR RI dalam mengawasi pemerintah, khususnya terkait penanganan pandemi Covid-19 dinilai sebuah hal positif untuk memperbaiki citra lembaga DPR tersebut di mata publik.

Melalui kepercayaan inilah, kepemimpinan akan berjalan efektif dan berdampak pada optimalisasi berbagai program pembangunan, yang pada akhirnya akan membawa kemanfaatan bagi rakyat.

Di peringatan HUT ke-76 DPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen lembaga perwakilan rakyat yang dipimpinnya, akan mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19.

MPR sebagai rumah besar harus benar-benar menjadi harapan rakyat dalam menjaga kedaulatan rakyat dan juga dalam mensejahterakan rakyat.

Penting bagi MPR untuk menjadi rujukan dengan menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga amanat rakyat terkait konstitusi.

Tuntutan reformasi 1998, MPR berubah menjadi lembaga tinggi negara. Statusnya sama dengan lembaga tinggi negara lain seperti DPR dan Presiden.

ketenangan dan stabilitas tidak akan terwujud selama rakyat Palestina tidak memiliki kehidupan yang bebas dan bermartabat.