Untuk mengefektifkan kinerja penanggulangan Covid-19, Pemerintah perlu menerapkan kebijakan berbasis ilmiah atau riset (scientific based policy), bukan berbasis coba-coba (trial and error).

Anggota Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah melakukan evaluasi komprehensif  terhadap program hilirisasi nikel nasional.

Kalangan dewan menilai penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi sangat krusial.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah memaksimalkan sumberdaya untuk mempercepat vaksinasi. Pemerintah tidak bisa beralasan vaksinasi lambat karena penolakan di kalangan masyarakat.

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan strategi pembenahan dan peningkatan wisata halal agar bisa kembali menjadi destinasi pilihan muslim friendly nomor satu di tahun depan.

 Ia meyakini masyarakat bukan mengkritik bank syariáhnya tetapi mengkritik operasional bank syariah itu

Perjuangan merealisasikan UU Penghapusan Kekerasan Seksual saat ini berada di pundak dan menjadi tanggung jawab para legislator dari seluruh partai yang ada di parlemen.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengapresiasi sikap Bank Indonesia (BI) yang menempatkan ekonomi syariah sebagai hal yang penting.

Daripada panggil pulang Rudiansyah, mahasiswa yang turut serta mengembangkan vaksin Astra Zeneca, sebaiknya Menteri BUMN Erick thohir persiapkan anak buahnya di Bio Farma untuk produksi massal vaksin Merah Putih.

Kalangan dewan menyoroti langkah Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4  hingga 2 Agustus 2021.