KPK sedang mengembangkan LHKPN dari instrumen yang bersifat administratif menjadi sebuah instrumen penindakan.

Jika ditemukan bukti yang cukup, maka penanganan kasus akan diteruskan dengan menetapkan tersangka. 

KPK tak ingin setengah jalan, mengingat beberapa penyelenggara negara seperti Rafael Alun Trisambodo dan Andhi Pramono sudah ditetapkan tersangka.

Kalau berita ini benar, maka sungguh ironis sekali. Dan ini menjadi bahan ejekan publik.  Apalagi Dirut Pertamina baru saja menyatakan, bahwa tahun lalu (2022) Pertamina mencapai keuntungan terbesar sepanjang sejarah. Sesuai konstitusi, kekayaan alam yang dikuasai negara harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan usai mengklarifikasi LHKPN Dito Ariotedjo

DIY tidak hanya dikenal lewat kekayaan budaya yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, tetapi juga memiliki banyak desa wisata yang menawarkan pengalaman menarik.

Komisaris Jenderal (Komjen) Agus Andrianto ditunjuk menjadi Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono.

Dia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penerimaan gratifikasi.

Sudah ada satu-dua pejabat Kemenhun dan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang diperiksa.

KPK menilai kepemilikan harta Maulan dinilai wajar karena sebelum menjadi pejabat publik, ia merupakan pengusaha.