KPK menduga Aa Umbara menerima sejumlah uang dari berbagai pihak terkait pengadaan barang tanggap Covid-19 di Pemkab Bandung Barat.

Uang itu diduga berasal dari pihak yang ikut dalam proyek pengadaan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 di Dinsos Pemkab Bandung Barat.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan perhatian terhadap buruknya akses jalan di Desa Sinar Pagi, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. LaNyalla meminta Pemkab Dairi segera bertindak memperbaiki masalah tersebut.

Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang terkait dugaan adanya suap jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk Jawa Timur.

Mereka yang diperiksa bernama Surahman, Agus Welianto, dan Hidayat Royani. Belum diketahui apa yang didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Dua tersangka itu ialah Adnan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemkab Kampar dan I Ketut Suarbawa selaku Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Ketua Komite Management PT Wika-Sumindo Jo.

Plt Juru Bucara KPK, Ali Fikri mengatakan, 16 orang yang di tangkap KPK dalam OTT tersebut yaitu, pejabat dilingkungan pemkab banggai laut dan beberapa pihak swasta, termasuk Wenny.

KPK dan Kejari perlu turun menyelidiki nilai belanja bak sampah yang mencapai Rp1,8 Miliar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Bantuan yang disalurkan Pemkab Palas, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Padanglawas 2020, dengan besaran bantuan Rp 600.000 per kepala keluarga (KK).

Ali mengatakan kedua saksi tersebut ialah Sofyan ST selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Labura dan Heri Wahyudi Marpaung selaku Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Labura