Kalangan dewan salut laporan keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah komando Firli Bahuri berhasil mencapai angka 100 persen pada tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kalangan dewan meminta pemerintah memperhatikan nasib para guru dan tenaga kependidikan (GTKA) honorer agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. 

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendorong agar kinerja KPK bersama Dewan Pengawas (Dewas) KPK dapat maksimal dan saling bersinergi. Mengingat peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi di tahun 2020 mengalami penurunan.

Kepala Pusat Penelitian Setjen DPR RI Indra Pahlevi mengatakan, perlu ada peningkatan kapasitas para pejabat fungsional dan peneliti pada umumnya, dalam rangka mendukung tiga fungsi dewan (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan) yang didasarkan atas hasil riset.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan kepada segenap kepengurusan LPJK periode 2021-2024 yang baru dilantik oleh Menteri PUPR untuk semakin meningkatkan fungsi pengawasan kualitas infrastruktur secara signifikan.

Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bidang penindakan tindak pidana korupsi.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menawarkan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk kembali merevisi Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pernyataan Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito yang menyebutkan ada perbedaan data dari peneliti vaksin Nusantara dengan pihak BPOM membuat geram Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.