DPR mulai melakukan pembahasan bersama pemerintah terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Sejumlah kelompok masyarakat memnyampaikan dukungan kepada Komisi III DPR terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agenda kegiatan hari pertama festival rencananya akan diisi kegiatan Diskusi Panel MPR yang mengambil tema "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Akademisi jebolan Universitas Indonesia (UI) tersebut mengatakan, pemberian opini tidak bersifat mandatory di dalam Undang-Undang yang ada.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bertentangan atau melanggar konstitusi terkait penolakan atas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung Professor Dr. Bambang Saputra menyatakan revisi Undang-Undang KPK merupakan sebuah keharusan.

Beberapa aliansi yang menamakan dirinya anti korupsi ikut mendukung inisiatif DPR atas undang undang tersebut.

Mantan pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan wajar dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) muncul pembentukan dewan pengawas.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai justru memperkuat lembaga adhoc tersebut.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akan relevan jika memperkuat institusi pemberantasan korupsi itu.