Kalangan dewan meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Ketua Persatuan Bulutangkis Indonesia untuk dapat meminta penjelasan secara rinci terhadap Badminton World Federation ( BWF), National Health Service ( NHS) yang merupakan pelayanan kesehatan masyarakat di Britania Raya, karena telah memaksa mundur pebulu tangkis indonesia.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin meminta pihak Polri untuk mengusut tuntas pesan berantai yang bernada ancaman dan teror terhadap institusi polri dan bangsa Indonesia oleh pihak mujahidin. 

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin angkat bicara soal pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru mampu mendorong ekonomi Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengucapkan selamat Hut Ke-57 bagi Provinsi Lampung. Peringatan di tengah pandemi covid 19 ini diharapkan dapat tetap membangun optimisme Provinsi lampung dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Negara wajib hadir memastikan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kehadiran negara merupakan solusi atas dampak masalah yang dihadapi masyarakat. 

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Abdul Muhaimin Iskandar meluncurkan buku berjudul "Negara dan Politik Kesejahteraan”, Kamis (18/3).

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin merasa geram atas terjadinya penyalahgunaan anggaran penanganan covid 19 di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 untuk pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid 19 yang diduga melibatkan Bupati Bandung Barat dan 2 orang pengusaha.

Kalangan senator meminta lembaga pemerintah non-kementerian mentransformasi Perum Bulog atau organ kementerian menjadi badan pangan nasional.

Anggota Komisi III DPR asal Fraksi PPP, Arsul Sani meminta agar Revisi Undang-Undang KUHP ( RUU KUHP ) dan RUU Pemasyarakatan disepakati sebagai kesimpulan rapat antara Pimpinan Komisi III dan pemerintah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021.

Ketua Mabinas PB PMII, Abdul Muhaimin Iskandar memaparkan, PMII memiliki kekuatan yang lebih dibanding organisasi-organisasi lain dalam membentengi kebhinekaan di Indonesia.