Yusril menekankan hanya BPK yang berwenang untuk menghitung kerugian, karena delik korupsi merupakan delik materiil, bukan delik formil.

Capaian ini berdasarkan Laporan Keuangan Kemendes PDTT tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Hari ini kita terima tapi pembahasan dan penjelasan lebih lanjut akan dilakukan melalui rapat konsultasi BPK dengan Komisi XI sebelum tanggal 14 Juli. Hasil pembahasan itu akan kita sampaikan kepada menteri keuangan sebagai bahan penyusunan RUU APBN. Jadi kita menjalankan amanat Undang-undang BPK pasal 35 juga.

IHPS II/2022, dimuat ringkasan dari 388 LHP yang terdiri atas 1 LHP Keuangan, 177 LHP Kinerja, dan 201 LHP dengan Tujuan Tertentu

Tanah seluas 87,90 juta meter kubik (m2) pada 33 ruas jalan tol belum bersertifikat

Pak Slamet ini bukan orang baru dalam dunia keuangan. Beliau memiliki pengalaman yang sangat bagus, bahkan terakhir menjabat di OJK, sehingga pada saat tadi beliau menyampaikan konsep dan pemikirannya sangat relevan dengan keadaan BPK hari ini.

Bismillahirohmanirohim, dengan ini Slamet hadi Purnomo, S.E., MM sebagai anggota BPK terpilih 2023-2028 untuk itu akan kita tindak lanjuti dengan surat kepada pimpinan DPR, kepada ketua DPR untuk dikirimkan namanya kepada presiden.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit berharap bahwa ke depan nanti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak sekadar melakukan pemeriksaan keuangan berdasarkan laporan.

Komisi XI DPR RI menyepakati Slamet Eddy Purnomo sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih tahun 2023-2028.