KPK mengendus adanya dugaan aliran dana kepada Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait kasus suap perizinan Meikarta.

KPK menunggu laporan jaksa penuntut umum terkait dugaan peran Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kasus suap perizinan Meikarta, milik Lippo Group.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku meminta bantuan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin terkait perizinan Meikarta, milik Lippo Group.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap perizinan Maikarta, milik Lippo Group.

KPK tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta, milik Lippo Group.

KPK diminta untuk segera mengusut dugaan keterlibatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta, milik Lippo Group.

KPK mendalami sejumlah fakta baru kasus suap perizinan proyek Meikarta, milik Lippo Group. Salah satunya, terkait adanya peran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam meloloskan perizinan proyek Meikarta.

KPK telah mengantongi daftar nama anggota DPRD Bekasi dan sejumlah pihak yang diduga turut menerima uang dan fasilitas jalan-jalan dari Lippo Group terkait perizinan Meikarta.

Mendapat arahan itu, Neneng pun mengiyakan permintaan Tjahjo Kumolo. Namun, Neneng mengatakan, hal itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Putra Chairman PT Paramount Enterprise International Eddy Sindoro, Michael sindoro meralat kesaksian yang pernah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).