Kalau soal melakukan judicial review ke MK itu hak masyarakat. Hak mahasiswa juga sebagai warga masyarakat.

Legislator PDIP menyebut keterlambatan Kemenaker dalam menyiapkan dasar hukum kenaikan Upah Minimum (UM) 2026 adalah bentuk kelalaian serius.

Komisi V DPR RI menyoroti munculnya dana untuk penambah daya tahan tubuh dalam RKA yang diajukan Kementerian Perhubungan.

Kita selama ini terlalu fokus pada beras. Padahal negara lain berkembang karena memperluas basis pangan, bukan menyempitkannya.

Legislator PDIP mendorong Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit Daerah Kabupaten Bulukumba, Sulsel.

Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya keberpihakan yang lebih konkret kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif (Ekraf).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyentil kerja Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana terkait tata ruang pariwisata di RI.

Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil sebenarnya tidak perlu berlarut-larut apabila pemerintah konsisten menjalankan aturan yang sudah ada.

Legislator PDIP TB Hasanuddin mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait perjanjian kerja sama internasional dengan Australia.

Kalau itu menjadi putusan mahkamah konstitusi maka semua harus tunduk dan patuh pada keputusan Mahkamah Konstitusi.