Senin, 22/06/2026 19:22 WIB
TAG : undang-undang media sosial
    SQLSELECT *, MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('undang-undang media sosial') as score FROM tbl_article WHERE 1=1 AND MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('undang-undang media sosial' IN NATURAL LANGUAGE MODE) ORDER BY PUBLISH_TIMESTAMP DESC LIMIT 1170,10
  • DPR Ingatkan Pemerintah, Pemberian Bansos bukan Hasil Kerja Segelintir Pihak

    Selasa, 06/02/2024 18:20 WIB

    Bantuan Sosial atau bansos adalah alat negara. Kebijakan dan penganggarannya diputuskan bersama di DPR dan pemerintah yang mewakili seluruh kekuatan politik. Sesungguhnya tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim bahwa program bansos prakarsa atau keberhasilan kelompok tertentu.

  • Ketua Banggar DPR: Jangan Jadikan Orang Miskin Aset Elektoral

    Selasa, 06/02/2024 17:48 WIB

    Terus terang saja, melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan. Pada saat Covid-19 saja, di tahun 2020 anggaran perlindungan sosial ‘hanya’ Rp234,33 triliun dan realisasinya Rp216,59 triliun.

  • Anggota DPR: Penerima Bansos Bukan Objek Politik, Negara Harus Melindungi

    Selasa, 06/02/2024 17:29 WIB

    Penerima bansos bukanlah objek politik yang dapat dieksploitasi atau ditakut-takutin karena perbedaan pemilihan politik. Fenomena ini adalah tantangan nyata yang harus diatasi demi melindungi hak-hak dasar warga negara.

  • Jokowi Diminta Hentikan Cawe-cawe pada Pemilu 2024

    Selasa, 06/02/2024 09:02 WIB

    Pemerhati Sosial Politik, Surya Fermana menilai ancaman perpecahan di tengah-tengah masyarakat pada Pemilu 2024 sangat terbuka. 

  • Jokowi Panik, Curang Demi Satu Putaran

    Kamis, 01/02/2024 12:42 WIB

    Manuver Presiden Jokowi dengan menggunakan kekuasaan dan menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) secara masif dinilai sebagai bentuk kepanikan jelang pemilihan presiden (Pilpres 2024).

  • Anggota Baleg DPR Terima Audiensi Perwakilan Apdesi: Kami Akan Perjuangkan

    Rabu, 31/01/2024 18:15 WIB

    Kemudian saya melihatnya, bahwa kondisi ini harus ada diskresi, ada perlakuan khusus, kami akan perjuangkan. Maka harus ada diskresi dalam undang-undang itu. Jadi apakah waktunya tepat atau terlambat, tetap akan memprioritaskan apa yang menjadi aspirasi kepala desa.

  • Sambangi Kantor Bawaslu RI, AMPB: Jokowi Langgar UU Pemilu!

    Rabu, 31/01/2024 17:24 WIB

    Perbuatan Presiden Joko Widodo dengan menggunakan fasilitas negara berupa Mobil Kepresidenan dan iring-iringan Kepresidenan menunjukkan Pak Presiden Joko Widodo bukanlah Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran adalah Pelanggaran Pidana Undang-Undang Pemilu mengingat Presiden Joko Widodo sampai hari ini 31 Januari belum mengajukan cuti untuk melakukan kampanye.

  • Legislator PKB Usul Kenaikan Gaji Pendamping PKH: Kerja Mereka Tidak Mudah

    Selasa, 30/01/2024 18:11 WIB

    Kami di Komisi VIII DPR RI selalu mengusulkan peningkatan gaji kepada para pendamping PKH. Kerja mereka tidak mudah di lapangan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin agar memperoleh akses terhadap perlindungan sosial maupun kesehatan.

  • KPK Panggil Politikus Golkar Idrus Marham Terkait Kasus Eddy Hiariej

    Selasa, 30/01/2024 14:08 WIB

    Mantan Menteri Sosial itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Helmut Hermawan selaku penyuap Eddy Hiariej.

  • Jakarta Darurat Tawuran, Sahroni: Polisi Hukum Berat Pelaku

    Selasa, 30/01/2024 12:17 WIB

    Viral di media sosial yang memperlihatkan aksi tawuran di flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kejadian itu mengakibatkan tangan seorang pelajar putus terkena sabetan senjata tajam.