Eko menilai bahwa model transmigrasi kalau tidak dikembangkan dengan model pembangunan desa akan tidak ada manfaatnya bagi para transmigran.

Dua Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo, kompak keroyok pembangunan di Sukabumi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN) Rini Soemarno bersepakat kerja sama dalam pembentukan Pertashop dan BUMNShop

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan penghargaan kepada sejumlah desa dan pendamping desa terbaik.

Terkait pengawasan dana desa, dan program inovasi desa, Itjen Kemendes PDTT masih mengalami kesulitan karena keterbatasan jumlah auditor yang ada sejumlah 36 orang untuk mengawasi 74.957 desa.

Mendes PDTT Eko menjelaskan bahwa awal dikucurkannya dana desa yakni pada 2015 sebesar Rp 20,67 triliun dengan penyerapannya hanya 82,72 persen

Pengelolaan dana desa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi skala desa. Jika dana desa dikelola secara baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban maka berbagai potensi ekonomi di desa akan tumbuh dengan baik. 

Kucuran dana desa harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) di suatu wilayah. Jika berbagai Prukades bisa menjadi komoditas ekspor maka akan mendorong Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).

Pengelolaan dana desa Desa Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY menuai apresiasi dari banyak kalangan.

Kawasan perdesaan di Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) telah melahirkan berbagai inovasi yang berkontribusi pada kesejahteraan warga desa.

Dana dari IFAD digunakan untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan di bidang pertanian dari mulai penanaman, pemanenan, produksi paska panen, hingga pemasaran produk hasil pertanian.