Salah satu kasus yang paling disorot adalah pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Apalagi, kasus ini menyeret sejumlah perwira tinggi (pati) Polri.
Tanggap darurat harus dilakukan secara maksimal. Penanganan korban harus menjadi prioritas, baik evakuasi jenazah korban maupun perawatan terhadap korban-korban luka akibat gempa.
Puan meminta BNPB bekerja sama dengan stakeholder terkait dan para relawan dalam mempercepat evakuasi korban. Ia juga mengingatkan agar korban luka-luka segera mendapat penanganan mengingat banyak pasien korban gempa yang terpaksa menjalani perawatan di halaman RSUD Cianjur akibat IGD RS tersebut tak mampu menampung pasien karena korban gempa terus berdatangan dari berbagai daerah.
Keberadaan listrik ini sangat penting agar kegiatan pertolongan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu tim juga harus memastikan keberadaan sambungan listrik di rumah masyarakat korban gempa aman dan tidak membahayakan masyarakat.
Ma’ruf menjelaskan, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 1912 karena didorong oleh semangat pembaharu. Pasalnya, kondisi umat Islam di Indonesia saat itu masih statis dan tak berkembang.
Menurut dia, daya tarik IKN itu terletak pada pengembangan kota yang berbasiskan Informasi dan Teknologi (IT) atau digitalisasi serta penerapan transportasi publik yang ramah lingkungan.
Politikus asal Bengkulu tersebut mengungkapkan kasus polio baru ditemukan satu dan meminta Kemenkes untuk segera mendata secara lengkap dari berbagai daerah karena kasus polio terjadi di Amerika Serikat.
Jadi kalau usai acara Projo di magelang lalu orang ramai menduga dukungan Jokowi ke Ganjar. Kemudian setelah acara Perindo ramai lagi orang menduga Jokowi mendukung Prabowo. Kalau saya justru melihat bahwa kuda hitam di luar nama nama yang beredar adalah Erick Thohir yang ditunjuk oleh Jokowi menjadi ketua panitia pernikahan Kaesang.
Bagi Puan, Muhammadiyah merupakan bagian dari kultur keluarganya. Proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno, kakek dari Puan, adalah pengagum sosok pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan.
Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pun diawali dengan pembacaan laporan dari pimpinan Komisi II DPR RI. Kemudian Puan meminta persetujuan dari anggota dewan.