Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi jajaran pengurus Masjid Istiqlal yang memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan seperti buka puasa atau sahur bersama selama Ramadan 1442 Hijriah/2021 Masehi, melalui standar Protokol Kesehatan yang ketat.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) harus menegaskan para perusahaan untuk mewajibkan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya Idul Fitri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan  Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berharap KNPI menjadi panutan bagi pemuda-pemudi Indonesia dalam menjaga dan mengamalkan ideologi bangsa. 

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyambut baik rencana pemerintah terkait kebijakan subsidi ongkir transaksi barang melalui daring (online) sebesar Rp 500 miliar pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) menjelang Idul Fitri 1422 Hijriah.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah untuk dapat melakukan mitigasi dan memiliki tehnologi peringatan dini terhadap bencana alam, mengingat wilayah Indonesia merupakan rawan bencana. 

Pemerintah dan aparat keamanan harus terus memberikan rasa aman dan nyaman pasca terjadinya aksi teror dan penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada para Guru. 

Kalangan senator mengkritisi kebijakan pemerintah melebur fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

 Seluruh elemen bangsa harus bersinergi dan bersatu padu dalam melawan segala bentuk aksi terorisme yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi di Tanah Air.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021.