Kita meminta pemerintah untuk segera memberi bantuan kepada rakyat khususnya kepada mereka yang tidak mampu, pekerja informal, dan pelaku UMKM

"Instrumen fiskal diberikan tepat sasaran dan tepat jumlah (anggarannya). Pilihan instrumennya adalah Pembebasan bea impor bahan baku bagi industri, insentif pajak dan subsidi harga khusus produksi UMKM," kata Amin Ak 

“DANA mendukung program Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendata para pelaku UMKM, termasuk warung kelontong dan warung makan kecil. Melalui fitur pendataan UMKM, kami mengajak pengguna dompet digital DANA untuk mendaftarkan warung-warung di sekitar tempat tinggalnya, dan membantu mereka untuk tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan omset harian mereka,” kata Vincent

"Para pelaku UMKM dan IKM di daerah untuk memaksimalkan kreatifitasnya untuk memproduksi APD, Masker dan lainnya," kata Nasim Khan

"Meluasnya wabah Covid19 di berbagai daerah saat ini sudah berdampak pada sektor pangan dan daya beli masyarakat, sehingga kebijakan ekonomi presiden harus segera direalisasikan. Terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan berpendapatan harian serta yang bergantung pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," ujar Amin.

“Untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat COVID-19, Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan beberapa program. Salah satunya adalah, memberikan stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM dan disetujui oleh Presiden dengan anggaran Rp 2 triliun,” kata Teten.

Untuk UMKM,  OJK telah memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar

"Kita pastikan dulu subtitusi import (produk - produk pengganti), (apakah) itu bisa kita isi dari UKM. (Barang-barang) dari China apa aja sih produk- produknya yang bisa secara skalable bisa dikerjain UKM," kata Fiki.

“Saya minta Pak Jokowi menegaskan kembali kepada seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga untuk memprioritaskan pembelian produk UMKM dalam belanja barang di masing-masing kementerian dan lembaga," desak Amin

"BMI dengan tegas menyatakan menolak rencangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UMKM," kata Farkhan