Yaqut ditetapkan sebagai tersangka dalal kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesian Tahun 2023-2024.

Yaqut sempat dikabarkan akan absen dari panggilan KPK dan meminta penjadwalan ulang. Namun, ia secara tiba-tiba menampakkan mendatangi Gedung Merah Putih KPK.

Yaqut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji.

Pemanggilan itu setelah KPK memenangkan praperadilan melawat Yaqut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Purusan Praperadilan dibacakan hari ini, Rabu (11/3)

Hakim menyatakan penetapan Yaqut Cholil sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 oleh KPK adalah sah secara hukum.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan membacakan putusan sidang Praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma pada hari ini.

Pernyataan itu disampaikan Yaqut usai menghadiri sidang praperadilan dengan agenda penyerahan kesimpulan dari para pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam sidang hari ini, Yaqut Cholil hadir secara langsung bersama tim kuasa hukum dan simpatisannya

Cadangan devisa pada akhir Februari 2026 setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah

Impor minyak mentah dari AS ini sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional