Fokus Utama Partai Membantu Pemerintah dan Rakyat Atasi Pandemi

Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membuat tim kerja yang membahas Pemilu Legislatif dan Presiden jatuh pada tanggal 21 Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024, itu artinya kembali kepada UU eksisting.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT) belum juga disahkan  setelah melewati masa  17 tahun pembahasan di lembaga legislatif.

Adapun rinciannya yakni Eksekutif 294.864 (96,44 persen), Legislatif 17.923 (89,27 persen), Yudikatif 19.473 (98,46 persen), dan BUMN/BUMD 31.378 (98,15 persen).

Sistem pemilihan langsung dalam pemilihan pimpinan daerah, pusat ataupun legislatif sangat rentan dengan money politic dan biaya tinggi.

Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke salah satu ruang kerja pimpinan DPR RI, Azis Syamsuddin merupakan pertanda beralihnya fungsi legislatif, dari lembaga pengawas menjadi yang diawasi.

Demokrasi Indonesia semakin terpolarisasi. Bahkan, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sudah mempertontonkan demokrasi yang culas.

Badan legislatif China menyepakati resolusi kontroversial, yang memungkinkan Beijing mengontrol ketat pemilihan umum (pemilu) di Hong Kong.

Anggota Legislatif (ALEG) dari Daerah Pemilihan (DAPIL) DKI 1 Jakarta Timur ini, menjadi perempuan pertama yang duduk sebagai Wakil Ketua sekaligus anggota BAKN DPR RI hingga saat ini.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendorong legislatif dan eksekutif untuk mampu berkomitmen memperhatikan keadilan sosial sebagai hak dari setiap individu.