"Pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 itu menunjukkan bahwa keberpihakan Menteri Perdagangan bukan kepada rakyat, tapi kepada pengusaha," kata Dasco.

Setidaknya sudah lima bulan masyarakat menghadapi sulitnya mendapatkan minyak goreng, dan harga yang cenderung tinggi.

Hal itu diputuskan usai keduanya menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepasa 15 calon anggota BPK RI pada Kamis (17/3) dan Jumat (18/3).

Pernyataan ini sebagai respon dari Pendeta Saifuddin Ibrahim yang telah membuat kegaduhan dengan video meminta 300 ayat Al Quran untuk dihapus dan direvisi.

Pada prinsipnya DPD RI sejak awal sudah mendorong wacana amandemen konstitusi sebagai urgensi politik kebangsaan yang patut untuk diperhatikan bersama oleh semua kekuatan politik nasional. Baik kekuatan politik formal seperti pemerintah, MPR, DPR maupun kekuatan politik non formal seperti Ormas dan kelompok intelektual kampus dan lain-lain.

Surplus 3,83 miliar dolar AS

Kajian internal Fraksi PKS menemukan pelanggaran undang-undang atas kisruh minyak goreng, antara lain pelanggaran atas sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Momentum IPU menjadi ajang pergulatan gagasan lembaga legislatif dan senat negara-negara anggota IPU dalam merespon dan menemukan solusi atas isu-isu krusial global saat ini. Sebuah kesempatan, di mana dunia akan menaruh harapan besar dan kebaikan masa depan kehidupan umat manusia akan diperbincangkan.

Selain mengusulkan Hak Angket, Fraksi PKS juga membentuk tim investigasi kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng guna menyelidiki dan mengurai permasalahan ini dari mulai hulu hingga hilir.

Negara harus berani bersikap dan menentukan mekanisme pasar terkait minyak goreng agar para pengusaha-pengusaha ini tidak lagi bermain mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat.