Rapat Paripurna DPR RI ke-V masa persidangan Itahun sidang 2024-2025, hari Selasa, 22 Oktober 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Klarifikasi ini penting agar fakta persidangan menjadi terang-benderang. Karena dalam persidangan tersebut secara tegas dinyatakan oleh saksi yang mantan Kepala Unit Produksi PT Timah Tbk Wilayah Bangka Belitung, bahwa Presiden Jokowi minta tolong bagaimana caranya agar tambang timah yang ilegal ini diubah menjadi legal.

Mereka mendesak agar KY memantau persidangan kasus ini agar tidak terjadi `main mata`.

Bismillahirrohmanirrohim Rapat Paripurna DPR RI yang ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Dalam rapat tersebut, Pimpinan Komisi III menyampaikan permintaan perpanjangan waktu pembahasan RUU, mengingat masa persidangan ini merupakan masa persidangan terakhir dalam periode keanggotaan DPR RI 2019-2024.

etua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan pertama Tahun Sidang 2024-2025.

Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD akan digelar pagi ini. Untuk memperlancar jalannya persidangan, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas sekitar Gedung MPR/DPR/DPD.

Hal itu diungkap Notaris/PPAT Tunggul Nirboyo saat bersaksi di persidangan.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2004 menyepakati RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) disahkan menjadi RUU Inisiatif Usul DPR.

Pengesahan UU tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).