Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Rabu (29/3).
Ada satu fraksi sampai sekarang Partai Gerindra belum mendapat mandat untuk menyampaikan pandangan akhir mini fraksinya. Saya minta pendapat Bapak Ibu, karena usul saya dari 9 fraksi yang ada di DPR, 8 mengatakan persetujuannya, apakah bisa kita anggap ini sudah mewakili?
Menurut dia, pendapat anggota dewan dan akademisi lebih bernilai jika disampaikan kepada KPU. Sikap itu bahkan bisa menjadi rujukan KPU untuk mengajukan banding.
Lebih baik BRIN segera bereskan masalah kelembagaan, aset, SDM, anggaran riset yang morat-marit, serta fokus pada agenda riset nasional strategis. Jangan ulangi lagi kekeliruan riset seperti dalam kasus riset minyak goreng yang kontroversial. Jangan sampai terkesan riset BRIN hanya sekedar menjadi stempel pembenar pendapat dari para petinggi negara.
Hal itu menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang sejumlah pelanggaran tindak pidana yang dilakukan Indosurya. Temuan tersebut juga dibeberkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, belum lama ini.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menegaskan, kunjungan bakal dilakukan pada Selasa, 14 Februari 2023 mendatang. Kunjungan itu dilakukan pasca rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan PT MSU bersama Komisi VI DPR.
Apa yang ingin saya sampaikan, marilah kita meningkatkan kerukunan, meningkatkan ukhuwah, meningkatkan persatuan. Jangan kita mau diadu domba. Segala kehidupan selalu pikirkan itu, kesejukan, ketenangan. Perbedaan pendapat biasa, jangan menjadi perpecahan. Itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Jika DPR berinisiatif merevisi Undang-Undang Desa dalam rangka memperpanjang masa jabatan kades, Kemendagri bakal hadir menyampaikan pendapat soal hasil kajian tersebut.
Warga Jakarta Dipersilakan Beri Pendapat Soal ERP
Saya pikir bahwa kuasa hukum DPR yang terdiri dari 8 fraksi itu sudah mempersiapkan pendapat DPR.