KPK menyebut pencabutan hak politik bagi seluruh penyelenggara negara yang terlibat korupsi cukup penting. Hal itu guna memberi efek jera kepada para koruptor.

Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta membeberkan alasan pencabutan izin seminar kebangsaan, yang rencananya akan diisi oleh Sudirman Said

Dalam rangka mencegah tindak kejahatan korupsi di DPR dan DPRD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan penuntutan pencabutan hak politik terhadap politisi yang melakukan korupsi.

Lebih lanjut harian itu mengatakan,  pencabutan larangan mengemudi bagi para perempuan adalah kebutuhan lebih dari sekedar kemewahan.

Ia mengatakan Teheran bernegosiasi dengan delegasi yang tersisah untuk memastikan apakah mereka dapat memberi kami paket yang dapat memberi Iran manfaat dari pencabutan sanksi.

Penangkapan itu  menjelang pencabutan pelarangan perempuan mengemudi, yang menjadi bagian dari program reformasi Putra Mahkota Mohammad bin Salman.

Pencabutan gelar bagi koruptor membutuhkan pertimbangan yang matang. Termasuk salah satunya kajian komprehensif dari tim

Pemerintah memberikan sanksi berupa pencabutan izin tinggal, deportasi, hingga memasukkan nama mereka dalam daftar penangkalan masuk wilayah Indonesia.

Mejelis hakim juga mencabut hak politik Nur Alam. Pencabutan hak politik itu sesuai tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).‎

SK pencabutan sudah disampaikan kepada masing-masing pihak, melalui kanwil Kemenag setempat.