Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan. (Foto: Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR Syarief hasan menyikapi kian mengganasnya kasus covid-19 di Indonesia semakin membuat khawatir banyak negara di dunia. Berdasarkan Worldometers, kasus baru di Indonesia per 14 Juli 2021 adalah 54.517 kasus, menjadikannya angka infeksi harian tertinggi di dunia.
Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran Pandemi Covid 19 semakin tidak terkendali dan menjadikan Indonesia sebagai pusat episentrum baru covid-19 di dunia dan tidak menutup kemungkinan kondisi ini akan berkelanjutan jika tidak ditangani dengan fokus dan lebih serius.
Syarief Hasan meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan sebanyak mungkin fasilitas isolasi dan rumah sakit rujukan, serta tenaga medis, perlengkapan alat medis dan obat-obatan dalam menyikapi kasus yang meningkat signifikan.
“Sekarang yang paling penting adalah penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan dalam menangani covid-19. Sudah saatnya bagi pemerintah untuk berkolaborasi dengan dunia internasional terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana penting bagi pasien covid-19 dan upaya preventifnya,” ujar Syarief Hasan.
Lebih lanjut politisi senior ini menyoroti rencana evakuasi warga negara asing oleh banyak negara sahabat seperti Jepang. Sebelumnya negara Singapura, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Hongkong, Filipina juga berencana melarang kedatangan WNI.
Ini membuktikan kredibilitas Indonesia jatuh dimata negara-negara sahabat dalam menangani Covid 19. Disamping itu fakta ini tentu menjadi anomali di tengah derasnya arus masuk tenaga kerja WNA ke Indonesia, bahkan pada saat puncak kasus covid-19 yang dikenal dengan varian delta.
“Di saat pemerintah negara lain serius melindungi warga negaranya, kita malah terkesan menyiapkan karpet merah bagi warga negara asing. Alasan di balik itu sungguhlah pantas dipertanyakan sebab Presiden Jokowi sendiri telah tegas-tegas menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah kesehatan rakyat. Jangan sampai berbeda antara apa yang dinyatakan presiden dan apa kebijakan yang terlaksana di lapangan,” kata Syarief Hasan.
Jika Presiden fokus menata sektor kesehatan, maka semua instrumen dan menteri-menterinya harus menjalankan kebijakan Presiden tersebut dalam kerangka menekan /memutus laju penyebaran covid-19, sekalipun berdampak kepada ekonomi.
Jika rencana evakuasi oleh pemerintah negara sahabat ini berlanjut, dampaknya tentu akan sangat memukul perekonomian nasional. Indonesia akan dipandang sebagai negara yang tidak aman, rencana investasi dapat terhambat, arus modal akan ke luar negeri, sehingga serta merta berdampak pada melonjaknya pengangguran dan kemiskinan.
“Sampai saat ini rakyat masih percaya pemerintah akan mampu menangani pandemi, setidaknya memitigasi dampak buruk wabah. Namun jika kebijakan pemerintah hanya berhenti menjadi jargon dan tidak nyata di lapangan, Indonesia tetap dianggap tidak dalam keadaan baik-baik saja,” tutup Syarief.
