Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan. (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam menangani Pandemi Covid-19. Pasalnya, jumlah kasus positif maupun meninggal dunia terus meningkat dari hari ke hari, hingga terdeteksinya varian baru Delta Covid-19 yang menyebar dengan sangat cepat.
Syarief Hasan menilai, pernyataan Presiden Jokowi hari ini bahwa akan mengutamakan penyelesaian Covid 19 dulu baru masalah ekonomi adalah sudah benar dan sesuai yang kami dan Rakyat harapkan.
Menurut Syarief Hasan, lonjakan kasus menkonfirmasi ketidakmampuan Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Pandemi Covid-19. “Belum adanya potensi pelandaian kasus positif Covid-19, disertai munculnya varian baru Covid-19 menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam menekan laju Pandemi Covid-19.”, ungkap Syarief Hasan.
Berdasarkan data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan kenaikan kasus positif harian sudah mendekati 50.0000 kasus beberapa hari terakhir, menjadi record tertinggi di dunia melampaui India.Total kasus positif Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak diumumkan pertama kali di awal Maret 2020 sebesar 2,62 juta kasus dan 68.219 diantaranya meninggal dunia.
Syarief Hasan mengungkapkan, penambahan kasus dan munculnya varian baru disebabkan karena tidak tegasnya Pemerintah dalam melakukan pembatasan.
“Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa varian baru Covid-19 berasal dari luar negeri yang menyebar di Indonesia karena kurang ketatnya pembatasan masuknya WNA ke Indonesia.”, ungkap Syarief Hasan.
Ia pun mengingatkan Pemerintah untuk fokus terus meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
“Kasus positif Covid-19 masih terus bertambah dari hari ke hari. Pemerintah harus mengambil pengendalian dan langkah-langkah taktis untuk mengupayakan pencegahan hingga pembatasan dan antisipasi, persiapan perlengkapan obat-obatan dan antisipasi semua kebutuhan khususnya rumah sakit dan nakes untuk mencegah penyebaran dan penanganan Covid-19," ungkapnya.
Syarief Hasan juga mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas. Pemerintah sudah melakukan pengetatan dan pelarangan mudik, namun belum menunjukkan ketegasan terkait masuknya WNA di Indonesia. Pemerintah harusnya membuat kebijakan secara komprehensif dengan pengetatan dalam negeri dan pembatasan WNA masuk ke Indonesia.
"Saat ini banyak negara yang sudah melarang WNI masuk ke negara mereka. Kini menjadi pertanyaan kenapa Indonesia justru memberi karpet merah kepada WNA?" ujar Syarief.
