Hadiri Munas KAHMI, Zulkifli Hasan Soroti Soal Kesenjangan dan Kemiskinan

Herwin Wijaya | Jum'at, 17/11/2017 21:05 WIB

Ketua MPR, Zulkifli Hasan saat menyampaikan dialog kebangsaan pada Musyawarah Nasional Ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Ballroom Hotel Santika Premier Kota Medan, Sumatra Selatan pada Jumat (17/11).

Medan - Ketua MPR, Zulkifli Hasan menghadiri dan menyampaikan dialog kebangsaan pada Musyawarah Nasional Ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Ballroom Hotel Santika Premier Kota Medan, Sumatra Selatan pada Jumat (17/11).

Acara yang bertemakan "Meneguhkan Kepemimpinan Berkeadilan Untuk Kejayaan NKRI" juga dihadiri Presiden Joko Widodo, Ketua DPD RI Oesman Sapta dan sejumlah pejabat baik nasional maupun daerah serta ratusan anggota KAHMI dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam pidatonya, Zulkifli menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, dengan adanya kensejangan maka cita-cita Pancasila sila ke-4 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud.

"Indonesia belum mencapai harapan yang dicita-citakan Pancasila dan Konstitusi Negara. Masih banyak terjadi kesenjangan baik antara yang kaya maupun yang miskin atau kesenjangan antar daerah yang masih kentara," kata Zulkifli.

Selain kesenjangan, Ketua MPR juga menyatakan bahwa kemiskinan menjadi persoalan bangsa Indonesia. Menurut Zulkifli kemiskinan akan berdampak luas dan mempengaruhi laju pembangunan sosial.

"Kemiskinan akan menghalangi rakyat untuk memperoleh akses pendidikan dan kesehatan. Akses pendidikan dan kesehatan yang buruk akan menghasilkan SDM yang kurang berkualitas dan berproduksi rendah," unjarnya.

Ia mengatakan bahwa kehadiran negara diperlukan untuk menyelesaikan masalah kesenjangan dan kemiskinan. Namun menurut Zulkifl, kerjasama dari berbagai pihak juga dibutuhkan demi kemajuan bangsa dan negara.

"KAHMI harus mampu menghasilkan pandangan dan pemikiran terbaiknya untuk mendukung pembangunan nasional serta pembangunan manusia yang sejalan dengan Pancasila dan konstitusi," tuturnya.