Pemerintah Buka Blokir Anggaran Rp86,6 Triliun

Untung Subagja | Kamis, 01/05/2025 18:05 WIB

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Foto. Istimewa)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya buka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun untuk 99 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk pastikan kelancaran pelaksanaan program prioritas pemerintah yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, pembukaan blokir anggaran ini terdiri dari Rp33,1 triliun untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih, serta Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lama.

"Di dalam Kabinet Merah Putih ada 23 kementerian lembaga hasil restrukturisasi dan di 23 ini sekarang masih berproses tapi sampai dengan saat ini sudah sebesar Rp33,1 triliun. Untuk 76 kementerian lembaga lainnya sudah sebesar Rp53,49 triliun, ini yang total Rp86,6 triliun ini," kata Wamenkeu Suahasil.

Menurut Wamenkeu, pembukaan blokir anggaran ini telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo setelah diajukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 7 Maret 2025.

Sebelumnya, Kemenkeu telah melakukan efisiensi belanja tahun 2025 terhadap 99 K/L sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.

"Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh Kementerian/Lembaga telah melakukan penajaman, relokasi anggaran, telah melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi," jelas Wamenkeu Suahasil.

Pembukaan blokir anggaran ini menunjukkan dampak positif terhadap realisasi belanja K/L. Wamenkeu Suahasil memaparkan bahwa realisasi belanja pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp24,4 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp83,6 triliun pada Februari 2025, dan melonjak signifikan menjadi Rp196,1 triliun pada Maret 2025.

“Ini yang kita bilang terjadi akselerasi belanja. Sudah sekitar 16,9 persen dari total belanja yang ada di dalam APBN. Ini inline dengan persentase pendapatan dan juga persentase belanja negaranya. Ini akan kita pantau terus sehingga K/L bisa terus belanja dan kemudian meningkatkan seluruh dukungan kepada prioritas-prioritas pembangunan,” pungkas Wamenkeu Suahasil.