Tekan GRK, Wamenperin Sebut Pemerintah Siapkan Regulasi Baru

Mutiul Alim | Kamis, 01/05/2025 14:50 WIB

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah sedang menyusun regulasi baru terkait upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK) di tengah krisis iklim global, tuntutan efisiensi sumber daya, dan tren globalisasi pasar berbasis keberlanjutan.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan bahwa regulasi bertujuan untuk mendukung upaya percepatan transformasi industri hijau, dengan roadmap Net Zero Emisson (NZE) sebagai acuan.

"Dengan roadmap Net Zero Emission (NZE) sektor industri, kita menargetkan penurunan emisi sebesar 31 persen hingga 43 persen pada tahun 2030 dan mencapai NZE sektor industri di tahun 2050," kata Wamenperin saat membuka Forum Industri Hijau Nasional (FIH) 2025 di Bandung, Jawa Barat pada Rabu (30/4) kemarin.

Adapun regulasi yang sedang disiapkan ialah revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga menyusun regulasi terkait pengurangan emisi industri yang akan diberlakukan di tingkat lokasi fasilitas produksi industri pengolahan.

"Kebijakan ini akan mengatur pengendalian emisi polutan udara dan pengurangan emisi gas rumah kaca, penetapan batas atas emisi gas rumah kaca, mekanisme perdagangan karbon wajib (Emission Trading System/ETS) sektor industri, serta penetapan harga karbon mandatory," Wamen Riza menambahkan.

Forum Industri Hijau menjadi media sosialisasi kebijakan terkait industri hijau dan wadah bagi pertemuan antara para pelaku industri, akademisi, pemerintah daerah, dan calon mitra.

Berbagai diskusi panel dalam forum ini mengulas pendekatan-pendekatan strategis dalam pengurangan emisi industri, penguatan ekosistem industri hijau, serta peran kebijakan lintas sektor dalam mendorong investasi teknologi ramah lingkungan dan efisiensi energi.

FIH 2025 juga menjadi ajang berbagi praktik terbaik dari pelaku industri yang telah lebih dulu mengadopsi prinsip keberlanjutan, seperti Kawasan Industri Jababeka, PT Gunung Raja Paksi, dan PT. Empat Mitra Indika Tenaga Surya (EMITS).