Wamen Ariza: Kementerian Desa PDT Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran

Agus Mughni | Kamis, 13/02/2025 03:15 WIB

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ariza Patria usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi V DPR RI (Foto: Kemendes PDT)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ariza Patria menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025.

Pernyataan ini disampaikannya saat ditemui selesai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi V DPR RI yang berlangsung pada Rabu (12/2) di Jakarta. 

Dalam kesempatan tersebut, Ariza menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk memastikan penggunaan dana negara lebih optimal dan tepat sasaran.

"Kami di Kementerian Desa PDT sepenuhnya mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo. Ini adalah langkah yang sejalan dengan upaya kami dalam mengelola anggaran secara efektif dan berorientasi pada hasil yang lebih nyata bagi masyarakat desa," ujar Ariza.

Lebih lanjut, Ariza menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam membangun desa dan memberdayakan masyarakat di daerah tertinggal. Justru, kebijakan ini akan memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN 2025 digunakan secara lebih produktif dan transparan.

"Kami akan memastikan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran, program-program strategis seperti pendampingan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur desa tetap berjalan optimal. Fokus utama kami adalah bagaimana anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa," tambahnya.

Kementerian Desa PDT berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta DPR RI dalam memastikan efisiensi anggaran tetap selaras dengan visi pembangunan desa yang berkelanjutan.