Ketua DPR Minta Pemerintah Hitung Dampak Ekonomi Kebakaran Bromo

Samrut Lellolsima | Senin, 10/08/2026 23:54 WIB

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mulai menghitung dampak ekonomi akibat kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Hal itu terutama menyangkut masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pariwisata.

Puan mengatakan, prioritas utama saat ini adalah memastikan kebakaran segera dipadamkan guna mencegah api meluas dan melindungi masyarakat sekitar dari dampak yang ditimbulkan.

“Prioritas saat ini harus jelas, padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/8).

Menurutnya, kebakaran yang telah melanda sekitar 520 hektare kawasan TNBTS hingga berdampak pada penutupan aktivitas wisata merupakan kondisi serius. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi lintas pihak dengan komando yang kuat.

Puan meminta operasi pemadaman didukung personel dan peralatan yang memadai. Pemerintah juga diminta memastikan pemetaan pergerakan api dilakukan secara akurat untuk menentukan langkah penanganan.

Selain pemadaman, Puan meminta pemerintah terus memantau kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke wilayah permukiman. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat.

Terkait penutupan kawasan wisata Bromo, Puan menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk mendukung proses pemadaman sekaligus mencegah risiko terhadap wisatawan.

Namun, pemerintah juga perlu mulai melakukan asesmen terhadap dampak ekonomi dari penutupan kawasan tersebut. Sebab, aktivitas pariwisata di Bromo menjadi sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat di sekitar kawasan.

“Apabila penutupan berlangsung lama, pemerintah perlu mempertimbangkan dukungan terhadap kelompok masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan,” ujarnya.

Puan mengingatkan jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar akibat bencana tersebut.

“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah memetakan tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, hingga daerah tangkapan air akibat kebakaran.

Pemetaan tersebut, kata dia, diperlukan untuk mengidentifikasi kawasan yang berisiko mengalami erosi dan degradasi lanjutan sekaligus menjadi dasar penyusunan program pemulihan ekosistem.

“Penanganan kebakaran Bromo tidak cukup hanya dengan memadamkan api dan membuka kembali kawasan wisata, tetapi perlu diikuti pemulihan ekosistem serta pelindungan penghidupan masyarakat sekitar,” pungkas Puan.