Wakil Presiden AS: Tidak Ada Bukti Iran Masih Tutup Selat Hormuz

Vaza Diva | Minggu, 21/06/2026 01:01 WIB

Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance (Foto: Anadolu)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, menyatakan bahwa pemerintahannya tidak melihat adanya bukti yang menunjukkan Iran masih menutup Selat Hormuz.

Jalur pelayaran internasional yang sangat strategis tersebut kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan aktivitas yang signifikan.

Meski demikian, Vance mengingatkan bahwa normalisasi penuh di kawasan tersebut masih membutuhkan proses, terutama terkait pembersihan sisa-sisa konflik.

"Kami tidak melihat bukti apa pun bahwa Iran masih menutup Selat Hormuz. Namun, akan membutuhkan waktu untuk membersihkan ranjau-ranjau itu," ujar Vance dalam wawancaranya bersama Fox News pada Sabtu (20/6).

Dalam kesempatan yang sama, Vance juga mengungkapkan rasa optimisnya bahwa kesepakatan damai yang baru saja dicapai antara Washington dan Teheran akan berjalan stabil dalam jangka panjang.

"Saya sangat yakin kita dapat mempertahankan gencatan senjata," ucapnya.

Pernyataan Wakil Presiden AS ini sejalan dengan situasi di lapangan. Lalu lintas kapal komersial yang melewati Selat Hormuz dikabarkan telah melonjak ke level tertinggi sejak awal Juni.

Berdasarkan data terakhir pada Kamis, sebanyak 25 kapal dagang dilaporkan berhasil melintasi jalur tersebut dengan aman. Lonjakan aktivitas ini terjadi tepat setelah nota kesepahaman (MoU) perdamaian antara kedua negara resmi diberlakukan.

Sebelumnya, urat nadi perdagangan minyak dunia ini sempat mengalami kelumpuhan dan perlambatan tajam menyusul rentetan serangan udara yang dilancarkan oleh aliansi Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran sejak 28 Februari lalu.

Situasi tersebut sempat memicu kekhawatiran global dan membuat para pelaku pasar menahan diri. Pulihnya situasi di Selat Hormuz merupakan buah manis dari keberhasilan diplomasi internasional.

Pada 14 Juni, Iran dan Amerika Serikat berhasil menyepakati 14 poin krusial dalam perundingan damai yang dimediasi oleh Pakistan.

Kesepakatan bersejarah yang diberi nama Memorandum Islamabad tersebut kemudian resmi berlaku pada 18 Juni, setelah ditandatangani secara digital oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.