PDIP: Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Mencederai Demokrasi

Samrut Lellolsima | Jum'at, 13/03/2026 15:58 WIB

Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com – PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan empati kepada Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal pada Kamis malam, 12 Maret 2026.

Peristiwa penyerangan itu dilaporkan terjadi di Jakarta Pusat setelah Andrie selesai mengikuti kegiatan podcast, dan menurut laporan media, mengakibatkan luka bakar serius.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Advokasi Ronny Talapessy menegaskan partainya mengecam keras tindak kekerasan tersebut.

Menurut dia, penyiraman air keras terhadap Andrie menambah daftar panjang serangan dan teror terhadap pihak-pihak yang selama ini menyuarakan kritik.

“PDI Perjuangan turut berempati kepada Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus sebagai korban tindakan pengecut penyiraman air keras yang dilakukan orang tidak dikenal,” kata Ronny dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (13/3).

Ronny menilai pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto bersama aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas dan serius untuk menangkap pelaku serta mengusut tuntas rangkaian teror yang belakangan kerap menimpa warga negara yang menyampaikan pendapat secara kritis.

Menurut dia, Republik Indonesia dibangun dari tradisi berpikir kritis, kebebasan mengutarakan gagasan, dan keberanian menyatakan pendapat. Tradisi tersebut, kata dia, menjadi bagian penting dalam memperkaya gagasan kebangsaan sekaligus menopang pembangunan bangsa sesuai cita-cita kemerdekaan.

Dia menegaskan bahwa serangan dan aksi teror terhadap suara-suara kritis warga negara bukan hanya melawan hukum, melainkan juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi, konstitusi, dan cita-cita kemerdekaan.

Ronny juga menyebut peristiwa penyiraman air keras terhadap Andrie bertentangan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya Asta Cita yang menempatkan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai prioritas, serta agenda memperkuat reformasi politik dan hukum.

Karena itu, dia meminta seluruh aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut dan menjamin agar tindakan teror maupun kekerasan terhadap warga negara tidak kembali terjadi.