Hari Jadi Kota Yogyakarta Setiap Tanggal 13 Maret, Ini Sejarahnya

Vaza Diva | Jum'at, 13/03/2026 10:05 WIB

Ini sejarah hari peringatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Foto: Perpusnas Indonesia)

Jakarta, Jurnas.com - Setiap tanggal 13 Maret, atmosfer di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terasa berbeda.

Bukan sekadar rutinitas kalender, tanggal ini merupakan peringatan atas peristiwa Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, sebuah titik balik sejarah yang menandai lahirnya salah satu pusat peradaban Jawa yang paling berpengaruh di Nusantara.

Sejarah Hari Jadi DIY tidak bisa dilepaskan dari konflik internal di Kesultanan Mataram yang berujung pada Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755.

Perjanjian yang dimediasi oleh VOC tersebut membagi kekuasaan Mataram menjadi dua bagian: Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I, terpilih memimpin Kasultanan Yogyakarta. Namun, penetapan 13 Maret sebagai hari jadi bukan merujuk pada tanggal perjanjian tersebut, melainkan pada proses fisik dan kedaulatan pembangunan keraton.

Berdasarkan penelitian sejarah yang mendalam, tanggal 13 Maret 1755 (atau Kamis Pon, 29 Jumadil Awal 1680 TJ) diakui sebagai momen Hadeging Nagari. Pada hari itulah Sri Sultan Hamengku Buwono I secara resmi mengumumkan nama Ngayogyakarta Hadiningrat untuk ibu kota kerajaannya.

Nama Yogyakarta sendiri diambil dari kata Ayodhya (kota yang damai) dan Karta (makmur/baik). Pembangunan fisik keraton di lokasi yang disebut Hutan Pabringan kemudian dimulai, sebuah wilayah strategis di antara dua sungai, yaitu Sungai Winongo dan Sungai Code.

Berdirinya Yogyakarta bukan sekadar pembangunan infrastruktur. Sultan HB I merancang kota ini dengan konsep Sumbu Filosofi yang sangat kuat, membentang lurus dari Gunung Merapi di utara hingga Laut Selatan.

Seiring berjalannya waktu, makna "Hari Jadi" ini semakin menguat setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945. Integrasi Yogyakarta ke dalam bingkai NKRI melalui Amanat 5 September 1945 oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII mempertegas status "Istimewa" yang disandang wilayah ini.