AS Beri Sanksi Tambahan ke Iran atas Penjualan Minyak Ilegal

Mutiul Alim | Kamis, 26/02/2026 03:01 WIB

Seorang awak kapal mengibarkan bendera Iran di kapal tanker minyak Iran Adrian Darya 1, yang sebelumnya bernama Grace 1, di Selat Gibraltar, Spanyol, 18 Agustus 2019. REUTERS

Washington, Jurnas.com - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 30 individu, entitas, dan kapal yang tergolong armada bayangan, karena dinilai memfasilitasi penjualan minyak ilegal Iran serta mendukung program rudal balistik dan produksi senjata negara tersebut.

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) di bawah Departemen Keuangan juga membidik sejumlah jaringan yang membantu Korps Garda Revolusi Islam Iran, Kementerian Pertahanan, serta Logistik Angkatan Bersenjata memperoleh bahan baku awal dan mesin yang diperlukan untuk memproduksi rudal balistik maupun persenjataan lainnya.

Presiden AS, Donald Trump, menggencarkan tekanan terhadap perekonomian Iran melalui kampanye pengetatan sanksi.

Dia juga mengerahkan pasukan militer AS ke Timur Tengah serta memperingatkan kemungkinan serangan apabila Teheran tidak mencapai kesepakatan terkait sengketa panjang mengenai program nuklirnya.

Trump secara singkat memaparkan alasan yang menurutnya dapat membenarkan serangan dalam pidato kenegaraan di hadapan Kongres pada 24 Februari.

Iran menegaskan bahwa riset nuklirnya bertujuan untuk produksi energi sipil. Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters pada 22 Februari bahwa Teheran dan Washington masih memiliki perbedaan tajam terkait jenis sanksi yang harus dicabut serta waktu pencabutannya.

Pemerintah Iran belum segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar mengenai sanksi terbaru tersebut.

Departemen Keuangan menyatakan sanksi kali ini menyasar 12 kapal armada bayangan beserta pemilik atau operatornya yang secara kolektif telah mengangkut produk minyak dan petrokimia Iran senilai ratusan juta dolar AS.

Armada bayangan merujuk pada kapal-kapal yang mengangkut minyak yang dikenai sanksi. Umumnya kapal tersebut berusia tua, struktur kepemilikannya tidak transparan, serta beroperasi tanpa perlindungan asuransi kelas atas yang dibutuhkan untuk memenuhi standar internasional perusahaan minyak besar dan banyak pelabuhan.

“Iran mengeksploitasi sistem keuangan untuk menjual minyak ilegal, mencuci hasilnya, memperoleh komponen bagi program nuklir dan senjata konvensionalnya, serta mendukung proksi terorisnya,” ujar Menteri Keuangan Scott Bessent dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters pada Kamis (26/3).