Kemlu RI fasilitasi kepulangan gelombang ketiga WNI/PMI bermasalah sektor online scam dari Kamboja (Foto: Kemlu)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Direktorat Pelindungan WNI (Dit. PWNI) bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh telah memfasilitasi ketibaan sebanyak 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermasalah di sektor online scam dari Kamboja.
Rombongan WNI yang dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Kamis (5/2) sekitar pukul 18.50 WIB menggunakan penerbangan komersial. Pemulangan ini tercatat sebagai gelombang ketiga repatriasi WNI dari Kamboja pada tahun ini.
"Setibanya di tanah air, mereka langsung diserahkan kepada instansi terkait untuk proses penanganan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku," tulis keterangan Kemlu pada Sabtu (07/02).
Pemulangan ini, lanjut keterangan Kemlu, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Indonesia dalam menangani WNI/PMI terdampak pasca Pemerintah Kamboja meningkatkan pemberantasan penipuan daring (online scam) sebagai prioritas nasional yang mengakibatkan sejumlah perusahaan online scam menghentikan operasinya dan membiarkan para pekerjanya keluar, termasuk WNI/PMI.
Dalam periode 16 Januari 2026 - 3 Februari 2026, tercatat sebanyak 3.173 (tiga ribu seratus tujuh puluh tiga) WNI/PMIB telah datang langsung ke KBRI Phnom Penh untuk meminta perlindungan dan bantuan pemulangan ke Indonesia dan jumlah ini masih berpotensi akan bertambah. Repatriasi saat ini diprioritaskan bagi WNI/PMIB yang telah menyatakan kesiapan untuk membiayai tiket pemulangan secara mandiri.
Sebelumnya, pada gelombang pertama pemulangan sebanyak 36 (tiga puluh enam) WNI/PMIB telah dipulangkan dari Kamboja pada Jumat (30/1), gelombang kedua sebanyak 31 (tiga puluh satu) WNI/PMIB pada Sabtu (31/1), dan 1 (satu) WNI/PMIB telah tiba di Indonesia pada Rabu (4/2)
Kementerian Luar Negeri mengimbau seluruh WNI atau calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk selalu mengikuti prosedur resmi dan peraturan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara tujuan. Kepatuhan terhadap prosedur resmi sangat penting untuk menghindari risiko penipuan, eksploitasi, hingga permasalahan hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga di tanah air.
"Kementerian Luar Negeri RI akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan pemulangan seluruh WNI/PMI dapat berlangsung dengan aman, cepat, dan terkoordinasi," tulis Kemlu.
