Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto Istimewa)
Jakarta, Jurnas.com - Menko Maritim dan Investor Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) bisa tekan pertambangan ilegal.
Simbara juga diklaim bisa mengurangi keterlibatan pekerja anak di sektor pertambangan nikel dan timah.
Negara akan mendapatkan tambahan pemasukan sebesar Rp5 hingga Rp10 triliun dengan masuknya komoditas timah dan nikel dalam SIMBARA.
Namun menurutnya, yang lebih penting dibandingkan penerimaan yaitu permasalahan lingkungan yang juga secara langsung berkaitan.
"Kemudian masalah pekerja, jadi jangan pekerja anak-anak di bawah umur. Sehingga betul-betul tambang kita itu sesuai dengan kriteria yang diminta oleh negara-negara tempat tujuannya," tuturnya dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA" yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).
Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan SIMBARA pemerintah bisa melakukan pencegahan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
"Jadi illegal mining itu ada Rp3,47 triliun yang bisa dicegah melalui berbagai penambangan ilegal. Kemudian penerimaan negara tambahan dengan melakukan analisa data dan profil risiko dari pelakunya, itu bisa dicegah kebocoran Rp2,53 triliun," tuturnya.
Sabtu, 13/06/2026 06:46 WIB
Sabtu, 13/06/2026 06:26 WIB
Sabtu, 13/06/2026 05:40 WIB
