H. Tolak Atin, Anggota Fraksi PKB DPRD Situbondo saat menerima aspirasi masyarakat yang menolak permintaan Bupati Situbondo pinjam dana PEN Rp100 miliar
Situbondo, Jurnas.com - Fraksi PKB di DPRD Situbondo meminta agar Bupati Situbondo menjelaskan secara jelas dan bijak terkait usulan pinjaman dana Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dimasukan dalam pembahasan RPJMD 2022.
Anggota DPR RI dari Dapil Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi, Nasim Khan mengatakan, sebenarnya teman-teman Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sitibondo dan rakyat Situbondo mendukung PEN di Situbondo, asalkan jelas pembahasannya.
"Masalahnya selama ini enggak ada pembahasan, hanya surat pemberitahuan dari bupati," kata Nasim, Kamis (5/8/2021).
Gerindra Pastikan Cawapres Prabowo dari PKB
Nasim juga menilai DPRD Situbondo dan masyarakat bertanya-tanya, bagaimana detail dari pengajuan pinjaman dana PEN itu.
"Harus dijelaskan dengan melihat kebutuhan dan situasi kondisi apa benar itu diperlukan, lalu aturannya dan sistemnya bagaimana. Juga penggunaannya bagaimana, pertanggungjawabannya bagaimana, pembayarannya sampai kapan? Sebab kebijakan ini sampai membebani pemkab yang akan datang maupun rakyat," tegas Nasim.
Sementara itu, Fraksi PKB DPRD Situbondo terus mempertanyakan kemauan Bupati Situbondo yang memasukkan pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022.
Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Fraksi PKB, H Tolak Atin menegaskan, pihaknya siap berjuang bersama masyarakat Situbondo yang secara tegas menolak rencana pinjaman dana PEN oleh Pemkab Situbondo itu.
"Penolakan teman-teman masyarakat Situbondo (soal usul pinjaman dana PEN) akan kami perjuangkan. Kami tidak akan mundur dan menyerah. Ini tanggungjawab moral kami kepada rakyat," ujar Tolak Atin saat menerima curhatan dan aspirasi kelompok masyarakat Situbondo yang datang ke Gedung DPRD, Kamis (5/8/2021).
Tolak Atin mengaku sudah sering meminta Bupati Situbondo datang ke DPRD dan membahas masalah pengajuan pinjaman dana PEN ini bersama-sama. Pertemuan itu sangat penting agar apa yang disampaikan masyarakat bisa diperdebatkan. Tapi sampai sekarang Bupati tak pernah datang.
"Padahal kedatangan pak bupati kami tunggu-tunggu. Agar apa yang menjadi aspirasi teman-teman warga Situbondo kami sampaikan. Seperti apa reasoning-resasoning teman-teman akan terus kita suarakan," jelasnya.
Tolak Atin mengaku sudah menyampaikan kepada Tim Penyusun RPJMD yang dibentuk Pemkab Situbondo hingga memasukan usulan pinjaman dana PEN dalam RPJMD.
Ia juga membeberkan isi dari usulan pinjaman dana PEN itu, bahwa anggaran yang muncul di RPJMD tahun 2022 adalah sebesar Rp100 miliar. Namun ketika dilihat tabel pengembaliannya, yang muncul hanya Rp12 miliar per tahun.
"Jadi kalau lima tahun munculnya hanya Rp56 miliar. Ini baru pokoknya saja untuk periodeisasi RPJMD, bukan periode jabatan bupati. Kalau kita hitung sampai 2026 masih Rp63 miliar lagi. Ini pokoknya saja, belum bunga dan lain-lain," ungkap Tolak Atin.
Tolak Atin menilai persoalan usulan pinjaman dana PEN ini akan menjadi bias dan liar, sehingga tak bisa dipertanggungjawabkan kedepannya.
"Karena itulah kami minta pemeritah daerah untuk hadir ke DPRD membahas masalah manfaat dan paket kebijakan semuanya," tandasnya.
Bagaimana jika fraksi lain di DPRD Situbondo menyetujui usulan Bupati itu? Tolak Atin menegaskan kebijakan di DPRD memang kolektif kolegial dan suara mayoritas yang menentukan. Sementera PKB hanya 13 kursi DPRD dan jika kalah suara maka usulan itu akan lolos.
"Kalau ini yang terjadi, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas PKB akan tetap ada dalam barisan perjuangan menolak ini. Sebab hal ini adalah tanggung jawab moral kami di PKB," tukasnya.
Sementara itu, sejumlah kelompok massa dari elemen warga Situbondo mendatangi gedung DPRD dan meminta agar PKB terus menyuarakan aspirasi mereka tentang penolakan terhadap usulan pinjaman dana PEN oleh Pemkab Situbondo.
Mereka meminta agar PKB tetap konsisten karena hanya kepada PKB mereka bisa berharap.
KEYWORD :Nasim Khan PKB DPRD Situbondo RPJMN Pemilihan Ekonomi Nasional Rp100 miliar
