Kementerian menambahkan lebih dari 16,9 juta dosis vaksin telah diberikan di seluruh Arab Saudi melalui 587 pusat sejauh ini. (SPA)
Jeddah, Jurnas.com - Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi memperingatkan, karyawan yang tidak divaksinasi di sektor publik, swasta, dan nirlaba Saudi akan dikurangi hari cutinya sampai mereka menerima suntikan COVID-19.
Kementerian mengeluarkan pernyataan pada Minggu (1/8), yang mengklarifikasi prosedur untuk menangani karyawan yang tidak divaksinasi mengikuti instruksi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi agar institusi membatasi masuknya orang yang divaksinasi setelah 1 Agustus.
Jumlah vaksin COVID-19 yang diberikan di Arab Saudi telah meningkat menjelang tenggat waktu, dengan sekitar 350.000 dosis diberikan per hari, dengan tingkat vaksinasi total sekitar 78 dosis per 100 orang di Kerajaan.
Akibatnya, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial menginstruksikan semua institusi di Kerajaan untuk meminta bukti kekebalan terhadap COVID-19 dari karyawan dan pekerja, sebagaimana disetujui oleh Kementerian Kesehatan di aplikasi seluler Tawakkalna.
Rencana bertahap untuk menangani karyawan yang tidak divaksinasi dimulai dengan mengarahkan mereka untuk bekerja dari jarak jauh, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Jika pekerjaan jarak jauh tidak menguntungkan bagi institusi hingga 9 Agustus, karyawan akan diberikan cuti yang dipotong dari saldo cuti resmi mereka.
Sedangkan untuk sektor publik, karyawan akan menggunakan hari cuti mereka yang memenuhi syarat sesuai dengan kondisi dan persyaratan yang disetujui secara hukum.
Namun, jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi atau karyawan tersebut telah kehabisan saldo cuti, maka hari ketidakhadiran harus dikurangi dari sisa cuti biasa atau akan dianggap sebagai cuti yang tidak dibayar.
Di sektor swasta dan nirlaba, pemberi kerja akan mengizinkan karyawan yang tidak divaksinasi untuk cuti resmi yang akan dihitung dari cuti tahunan mereka.
Jika sisa cuti tahunan habis, karyawan akan diberikan cuti yang tidak dibayar, dan kontrak kerja mereka akan dianggap ditangguhkan selama jangka waktu setelah melebihi 20 hari, kecuali kedua belah pihak setuju sebaliknya.
Dalam kasus perselisihan dengan pekerja, majikan harus menangani konsekuensi sesuai dengan prosedur yang disetujui oleh hukum. Karyawan harus diberitahu tentang keputusan yang dikeluarkan dalam hal ini.
Namun, kementerian mengatakan bahwa peraturan baru tidak berlaku untuk orang yang dikecualikan dari mengambil vaksin menurut aplikasi Tawakkalna. (Arab News)
KEYWORD :Vaksinasi COVID-19 Arab Saudi
