Bendera Emirat, Israel, dan AS bergoyang tertiup angin pada tanggal 31 Agustus 2020 [KARIM SAHIB / AFP / Getty Images]
Tel Aviv, Jurnas.com - Kementerian Perlindungan Lingkungan Israel mengumumkan keputusannya menunda implementasi kesepakatan transportasi minyak yang diusulkan dengan Uni Emirat Arab (UEA), membekukan sebuah proyek yang telah membuat marah para pecinta lingkungan.
Perjanjian, yang mengikuti hubungan diplomatik UEA dan Israel tahun lalu, akan membolehkan minyak Teluk dibawa ke pelabuhan Laut Merah Eilat dengan kapal tanker, daripada dipindahkan melalui pipa melalui daratan Israel ke pelabuhan Mediterania Ashkelon, yang akan dikirim ke Eropa.
Kesepakatan minyak, yang melibatkan Perusahaan Pipa Eropa-Asia milik negara Israel (EAPC) dan perusahaan Israel-Emirat bernama MED-RED Land Bridge Ltd, belum diluncurkan. Tetapi para aktivis sudah memperingatkan potensi ancaman terhadap karang Laut Merah utara di lepas pantai Eilat.
Organisasi lingkungan Israel menentang rencana tersebut di pengadilan, dengan alasan risiko kebocoran atau tumpahan yang menghancurkan, dengan puluhan juta ton minyak mentah diperkirakan akan dibawa melalui Israel setiap tahun.
EAPC mengajukan tanggapannya di pengadilan pekan lalu, memberikan penilaian risiko di mana ia mengklaim bahwa risiko dari peningkatan aliran minyak mentah sangat kecil.
Tetapi pada Minggu, kementerian perlindungan lingkungan Israel mengatakan penilaian risiko "tidak memenuhi persyaratan" yang ditetapkan oleh kementerian, dan karena itu tidak valid.
Kementerian mengatakan kepada EAPC dalam sebuah surat bahwa menunda evaluasi persiapan Anda untuk meningkatkan aktivitas di pelabuhan Eilat, sampai pemerintah berdiskusi dan mencapai keputusan tentang proyek tersebut.
Keputusan untuk membekukan implementasi kesepakatan itu dibuat oleh Menteri Perlindungan Lingkungan Tamar Zandberg yang baru-baru ini dilantik dari partai sayap kiri Meretz, yang telah menjadi penentang keras kesepakatan EAPC-Emirat.
Seorang juru bicara pemerintah Perdana Menteri Naftali Bennett, yang koalisi ideologisnya yang beragam dilantik bulan lalu, mengatakan kantornya telah meminta perpanjangan waktu kepada pengadilan, untuk menanggapi petisi yang diajukan oleh organisasi lingkungan.
Seorang juru bicara EAPC tidak berkomentar. (Aljazeera)
TAGS : Uni Emirat Arab Israel
