Rabu, 22/09/2021 06:10 WIB

Mendagri : Kepala Daerah Harus Turun Langsung Dalam Pembagian Bansos

Dengan hadirnya kepala daerah di lapangan atau di tengah masyarakat, akan membawa pengaruh positif dan nilai langsung terhadap masyarakat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dalam pengarahannya pada Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kota Depok, Jumat (23/7/2021). (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta agar kepala daerah turun langsung memberikan atau mengalirkan bantuan tersebut, baik bantuan yang bersifat tunai maupun nontunai.

Dengan hadirnya kepala daerah di lapangan atau di tengah masyarakat, akan membawa pengaruh positif dan nilai langsung terhadap masyarakat, bila dibandingkan dengan hanya mengutus para kepala dinas atau staf.

"Jadi teman-teman kepala daerah, kita minta contoh dulu memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung," ujar Mendagri, dalam pengarahannya pada Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kota Depok, Jumat (23/7/2021).

Mendagri menyatakan, dirinya bakal turun langsung ke daerah lain yang dinilai masih rendah APBD dalam pengiriman bansosnya. Termasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak direalisasikan untuk membantu masyarakat mewujudkan pandemi dan kebijakan PPKM.

Menurut Tito, turun langsung ke daerah-daerah yang memberikan anggaran bantuan sosial (bansos) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD) untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai masih rendah.

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri membahas penanganan Covid-19, vaksinasi dan penyaluran bansos serta dukungan anggarannya.

Mendagri menjelaskan, Covid-19 tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Pasalnya, daerah-daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tidak ada batas alamnya, hanya dipisahkan oleh batas administrasi.

Dengan kondisi geografis seperti itu, ditambah lagi jumlah penduduk yang besar, membuat interaksi sosial sulit untuk dihindari.

Terkait dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, Mendagri menjelaskan, keduanya merupakan daerah aglomerasi megapolitan atau penyangga DKI Jakarta, sebagai ibukota negara.

Label tersebut setali tiga uang dengan Kota Bekasi, dan daerah Tangerang Raya. Sementara itu, saat ini angka Covid-19 di ibu kota masih terbilang tinggi. Untuk itu, dirinya memberikan perhatian terhadap penanganan Covid-19 pada daerah penyangga tersebut.

Menurutnya, penanganan pandemi Covid-19 yang dan di daerah penyangga akan mendukung pengendalian pandemi di ibu kota negara. "Kalau kurang terkendali di daerah penyangga ini, ini akan berpengaruh terhadap pengendalian di ibu kota," ujar Mendagri saat rapat tersebut.

Mendagri menegaskan, terdapat empat indikator yang perlu diperhatikan oleh daerah dalam upaya penyebaran atau penyebaran Covid-19. Empat indikator tersebut adalah tren angka positif (tingkat positif), tingkat kesembuhan (tingkat pemulihan), jumlah kematian (angka kematian), dan kondisi tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR).

Selain itu, Mendagri Tito juga menjelaskan pentingnya vaksinasi sebagai salah satu upaya mengurangi dampak penularan pandemi Covid-19. Dia menjelaskan perlunya mempercepat vaksinasi, seperti dengan membuat sistem penyuntikannya berbasis kampung, menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri. Di samping itu, pusat-pusat vaksinasi massal tetap harus disediakan.

Sementara itu, bansos terkait, di tengah kebijakan pemberlakukan kegiatan masyarakat (PPKM) ini, semua pemda diharapkan segera mengalokasikan alokasi APBD yang dapat digunakan untuk mempersembahkan bansos kepada masyarakat yang membuat Pandemi dan PPKM. 

Mendagri menjelaskan, pemda memiliki anggaran mata anggaran yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya yang mungkin tidak dapat terserap secara maksimal.

Mendagri menegaskan, meski pemerintah pusat mengalirkan bansos kepada masyarakat, seperti melalui Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Negara, dan lain sebagainya, pemerintah daerah harus tetap mengalirkan bantuan dengan menggunakan APBD masing-masing.

meminta agar anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun 2021 segera direalisasikan. Dia menginginkan agar di tengah situasi PPKM ini, semua pemda menggunakan anggaran dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19.

“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang memesan. Kita ingin anggaran bantuan sosial ini, maupun belanja tidak terduga, betul-betul diturunkan di tengah situasi ini agar masyarakat yang membantu bantuan,” ujar Mendagri.

TAGS : Mendagri Tito Kepala Daerah Bantuan Pengendalian




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :