Logo KPK
Jakarta, Jurnas.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI, Yorry Corneles Pinantoan (YRC).
Yoory merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon,Kecamatan Cipayung,Kota Jakarta Timur,Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.
"Tersangka YRC dilakukan perpanjangan penahanan oleh Tim Penyidik berdasarkan penetapan penahanan dari Ketua PN Jakarta Pusat untuk selama 30 hari," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (23/7).
Sutradara Adisurya Abdi: Muhadjir Effendy Miliki Perhatian Serius Majukan Kebudayaan Indonesia
Ali mengatakan, penahanan tersangka Yoory terhitung sejak 26 Juli, Yoory hingga 24 Agustus 2021. Di mana, Yoory akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.
Perpanjangan penahanan untuk Yoory dilakukan karena penyidik masih membutuhkan sejumlah keterangan lain menyangkut sengkarut korupsi tanah di Jakarta.
Pemerintah Percepat Impor Bawang Putih
"Pemberkasan perkara Tersangka YRC masih terus dilengkapi Tim Penyidik, diantaranya dengan pemanggilan saksi-saksi," kata Ali. Namun Ali masih merahasiakan daftar saksi yang akan dipanggil penyidik terkait kasus ini.
Dalam kasus ini KPK telah menjerat empat orang sebagai tersangka. Di antaranya mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtunewe, Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Adrian (TA).
KPK juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Teranyar, KPK pun menjerat tersangka baru dalam kasus ini, yaitu Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur yang juga pemilik showroom mobil mewah Rudy Hartono Iskandar (RHI).
KPK menduga perbuatan yang dilakukan para tersanga disinyalir merugikan keuangan negara sebesar Rp 152 miliar.
Kasus ini bermula saat adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perumda Sarana Jaya. Kesepakatan dilakukan oleh Yorry dan Anja Runtunewe pada 8 April 2019.
Pada saat itu juga dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening Bank DKI milik Anja Runtunewe. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perumda Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sejumlah Rp 43,5 miliar.
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini, diduga dilakukan secara melawan hukum. Sebab tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.
Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Kemudian, adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtunewe dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.
KEYWORD :KPK pengadaan tanah DKI Jakarta PT Adonara Propertindo
