Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen
Jakarta, Jurnas.com - Perubahan istilah dari PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4 tidak perlu diperdebatkan. Perdebatan tentang istilah itu menghabiskan energi dan cenderung mengalihkan fokus penanganan pandemi Covid-19.
Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen, terkait perubahan nama PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4, melalui rilisnya, Jumat (23/7).
Menurutnya, fokus kita saat ini seharusnya pada program-program mendasar untuk penanganan pandemi, penguatan tenaga kesehatan serta fasilitas Rumah Sakit, percepatan vaksinasi, penguatan ketahanan pangan, hingga bantuan sosial untuk warga terdampak.
Di sisi lain, menurutnya, komunikasi publik pemerintah kita terkait emergency dan manajemen resiko harus ditingkatkan lagi.
“Saat ini, pandemi belum berakhir dan kita harus terus berjuang untuk menangani problem ini, secara bersama-sama. Kondisi pandemi akibat meluasnya kasus Covid-19 di Indonesia harus disikapi dengan kebijakan strategis, cepat dan terukur,” kata Gus Nabil sapaan akrab Muchamad Nabil Haroen.
Saat ini, kata Gus Nabil, monitoring harian dengan data yang terintegrasi sangat penting, di antaranya terkait jumlah kasus, kondisi rumah sakit, penanganan isolasi mandiri, penguatan infrastruktur sosial dan fasilitas kesehatan di tingkat desa sekaligus ketahanan pangan.
“Penguatan ketahanan pangan ini sangat penting, karena pandemi ini akan berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Perlu ada skenario bagaimana menyiapkan stok pangan secara lokal, di wilayah desa/kelurahan dengan pemanfaatan lahan yang ada,” terang Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.
“Diversifikasi pangan penting, juga menggerakkan ibu-ibu dan pemuda untuk menguatkan ketahanan pangan dengan menanam umbi-umbian dan sayuran sebagai stok pangan di kawasan masing-masing,” demikian Gus Nabil.
KEYWORD :Warta DPR Komisi IX DPR Pandemi Covid-19 PPKM Darurat
