Ketua KPK, Firli Bahuri saat meresmikan pembukaan pelatihan bela negara di Universitas Pertahan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Jakarta, Jurnas.com - Sebanyak 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mulai melakukan pelatihan bela negara dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pelatihan bela negara ini dibuka oleh Ketua KPK Firli Bahuri di Universitas Pertahan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program ini akan berlangsung selama 40 hari kedepan, hari ini, Kamis 22 Juni 2021 hingga 30 Agustus 2021.
KPK diketahui memberikan kesempatan kepada 24 dari 75 pegawai tak lulus TWK untuk ikut bela negara dan wawasan kebangsaan. Namun, terdapat enam pegawai yang menolak ikut program tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, 18 pegawai yang mengikuti diklat yakni:
1. Budi Sokmo Wibowo, Penyidik Utama.
2. Teuku M. Rully, Administrasi Bidang Penindakan dan Eksekusi Madya.
3. Ahmad Fajar, Spesialis Deteksi dan Analisis Korupsi Madya.
4. Rizki Bayhaqi, Spesialis Pelacakan Aset Madya.
5. Anggraeni Puspita Sari, Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik Muda.
6. Hasan, Penyidik Muda.
7. Lavirra Zuchni Amanda, Spesialis Koordinasi dan Supervisi Muda.
8. Andri Hermawan, Spesialis Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Muda.
9. Dewa Ayu Kartika Venska, Spesialis Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Muda.
10. Gita Annisaa Larasati, Spesialis PJKAKI Muda.
11. Abdan Syakuro, Staf Deteksi dan Analisis Korupsi Muda.
12. Ajinarasena Hermanu, Staf Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan Muda.
13. Tohir Isnaeni, Data Entry.
14. Yudi Prawira, Data Entry (LHKPN).
15. Edi Prasetyo, Data Entry (LHKPN).
16. Oky Rusandi, Operator Sistem Gedung.
17. Aditya Pratama, Pengamanan KPK.
18. Agus Afiyanto, Pengamanan KPK.
Sementara itu, nama dari enam pegawai yang menolak mengikuti program diklat bela negara ialah:
1. Hotman Tambunan, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi.
2. Budi Agung Nugroho, Penyidik Utama.
3. Ita Khoiriyah (Tata), Spesialis Hubungan Masyarakat Muda.
4. Damas Widyatmoko, Spesialis Manajemen Informasi Muda.
5. Nita Adi Pangestuti, Spesialis Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Muda.
6. Christie Afriani, Spesialis PJKAKI Muda.
Sekretaris MA Hasbi Hasan Penuhi Panggilan KPK
Sebelumnya, Hotman, Budi Agung, dan Tata juga mengungkapkan alasan tak mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan. Dasar hukum hingga sikap tertutup KPK atas hasil TWK menjadi alasan mereka enggan mengikuti pelatihan.
"Pelatihan ini disebut sebagai bagian dari proses alih status tapi dasar hukum dalam proses alih status di PP 41/2020 hanya dikenal pelatihan orientasi ASN, tidak dikenal pelatihan bela negara. Dan pelatihan orientasi ASN dilakukan setelah penetapan dan pelantikan jadi ASN. Terus apa dasar hukum dari pelatihan ini?" kata Hotman beberapa waktu lalu.
KEYWORD :KPK Pegawai ASN Firli bahuri TWK tes wawasan kebangsaan
